Pemilihan Umum kini tinggal menghitung hari. Dari pemerintah dan penyelenggara terus menyuarakan untuk setiap masyarakat tidak absen memilih atau golput saat pemilihan legislatif hingga capres-cawapres. MUI juga menyuarakan supaya partisipan tinggi dalam pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Belakangan MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa bagi orang yang memilih namun tidak memenuhi hak pilihannya atau biasa disebut sebagai golput maka hukumnya haram.

Fatwa MUI untuk Pemilihan Umum Mendatang

Ketua bidang hubungan luar negeri dan kerjasama Internasional MUI, Muhyiddin Junaidi mengungkapkan bahwa masyarakat harus menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Beliau juga menambahkan bahwa golput adalah haram. Sebelum ini, MUI juga telah mengingatkan bahwa golput Bandar Judi Bola haram semenjak ijtima di ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 lalu.

Sementara untuk menyosialisasikan fatwa ini MUI meminta para da’i untuk menyebarkan ke umat muslim bahwa golput adalah haram. MUI menjadi konsultasi para pendakwah dalam penyebaran fatwa tersebut. Muhyiddin juga menambahkan bahwa perbedaan dalam memilih merupakan sunatullah. Semua kontestasi harus siap menerima kemenangan maupun kekalahannya.

Untuk meningkat partisipasi pemilih dalam pemilu maka MUI bersikukuh bahwa orang yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya maka haram. Jika terjadi chaos setelah pemilu maka hal tersebut juga kesalahan dari orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pernyataan lain diutarakan dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar yang menilai bahwa golput merupakan pihak netral yang tidak bisa disalahkan dengan adanya kekacauan.

Menurut penuturannya jika terjadi suatu kekacauan maka hal itu dipicu dari adu argumentasi kedua paslon capres cawapres 2019. Keriuhan yang terjadi di sosial media juga karena pertarungan antara dua kubu tersebut. Ia juga menuturkan bahwa belum ada bukti bahwa golput menjadikan kekacauan. Untuk saat ini kekacauan terjadi karena statement para pendukung proyektor.

Menurut pendapatnya bahwa golput merupakan pilihan. Seperti halnya memilih capres-cawapres pada pemilu bulan mendatang ataupun memilih calon legislatif yang akan masuk parlemen. Selain itu, menurut pandangannya bahwa agama Islam turun untuk menjaga akal pikiran serta hati nurani. Apabila seseorang tidak percaya pada kontestan pemilu 2019 maka hal tersebut menunjukkan tetap menjaga hati nurani dan akal pikirannya. Penuturan tambahannya bahwa golput seperti obat penawar saat terjadinya kekacauan politik yang tidak dapat dihindarkan.

Pandangan Lain tethadap Fatwa Golput Haram

Alghiffari Aqsha sebagai mantan Direktur LBH Jakarta yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak bisa menekan angka golput secara efektif. Golput bukan merupakan sebuah sebab melainkan akibat dari berjalannya sistem. Jika menilik data pemilu tahun lalu maka golput untuk pilpres 2014 berada pada kisaran 29,01%, sedangkan golput pileg 2014 yaitu 24,89%. Angka tersebut juga tidak terlalu signifikan pada golput pilpres pada tahun 2009 yang mencapai 28,30% dan pileg yang mencapai 29,10%.

Jika dicermati lebih detail angka golput merangkak naik dari tahun sebelumnya. Maka fatwa tersebut kurang efektif untuk mengurangi golput pada pemilihan pilpres pada tahun 2014. Fatwa tersebut juga telah mendapatkan banyak kritik dari berbagai ahli semenjak tahun 2014. Alghifari juga menambahkan bahwa adanya golput dapat membenahi perbaikan untuk demokrasi dari peserta pemilihnya maupun dari pihak penyelenggara tersebut. Menurut beliau lebih baik fatwa haram tersebut menyoroti pada politik uang, isu SARA, kampanye hoaks, dan adu domba sampai penetapan janji yang tidak ditepati dengan baik.

Read More »